Naikan Ranking Jakarta Kota Global, Ketua DPRD: Banjir dan Kemacetan Perlu Dibereskan
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Pemprov DKI sedang berusaha menaikan ranking Jakarta dari peringkat 74 menjadi 50 besar Kota Global dunia-Disway.id/Cahyono-
JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Pemprov DKI sedang berusaha menaikan ranking Jakarta dari peringkat 74 menjadi 50 besar Kota Global dunia.
Menurutnya agar Jakarta bisa naik peringkat Kota Global ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan seperti banjir dan kemacetan.
BACA JUGA:Rayakan HUT ke-498 Jakarta, Ribuan Warga Padati Lapangan Banteng
BACA JUGA:Tampang Ichsan, Kini Jadi Tersangka Usai Aniaya Ibu Sendiri: Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara!
Persoalan banjir kata Khoirudin saat ini sedang dikebut penangannya oleh Pemprov DKI Jakarta seperti dilanjutkannya normalisasi Kali Ciliwung, pengerukan waduk dan sungai, hingga pembangunan rumah pompa.
Sememtara terkait masalah kemacetan lanjut Khoirudin, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga perlu peran serta masyarakat.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah sangat baik menyediakan transportasi umum massal yang terintegrasi seperti TransJakarta, Mikrotrans JakLingko, LRT, MRT, hingga TransJabodetabek.
Dari itu Khoirudin meminta masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas.
BACA JUGA:Naik Whoosh, Gaya 84 Kepala Daerah yang Ikut Retret di Jatinangor Kece Abis!
"Mari bersama, kita atasi kemacetan dengan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," kata politikus PKS usai Rapat Paripurna HUT ke-498 Kota Jakarta pada Minggu, 22 Juni 2025.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, dalam menyongsong 5 abad Jakarta Kota Global, ada tiga hal utama yang harus dibenahi yakni permukiman kumuh, banjir dan kemacetan.
Terkait permukiman kumuh, menurut Trubus, Pemprov DKI harus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun bagi warga.
"Jadi rumah-rumah di permukiman padat atau di bantaran sungai harus ditertibkan, dipindah ke Rusun atau rumah vertikal," kata Trubus saat dimintai keterangan.
Kemudian terkait penanganan kemacetan Jakarta, sambung Trubus, Pemprov DKI harus rela memberikan subsidi lebih bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
