Kemkominfo Tegaskan Siap Kawal Digitalisasi Bansos dan Uji Ketahanan Sistem

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan kesiapannya dalam mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan insfrastruktur penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara akurat, cepat, dan aman.

Meutya pastikan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber.

BACA JUGA:Hukuman Setnov Novanto Disunat, Eks Penyidik KPK: PK Bukan Jalan Pintas

BACA JUGA:Prestasi Mahasiswi Hukum President University: Kanaya Wakili Indonesia di Kejuaraan Dunia Karate

"Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar," ujar Meutya pada Jumat, 4 Juli 2025.

SPLP merupakan sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Meutya juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.

Dalam kesempatan ini, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Luhut menerangkan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.

BACA JUGA:Menteri UMKM Klarifikasi soal Istri Meminta Fasilitas Negara, Ini Respons KPK dan Pengamat

BACA JUGA:Investasi Rp2.000 Triliun Gagal Masuk RI, Ekonom: Investor Ogah Masuk karena Iklim Usaha Tak Efisien

Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.

"Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan," tegasnya.

Sumber: