Bansos Tak Cukup, Pemerintah Siapkan 9 Program Ekonomi untuk Entaskan Kemiskinan

• Usaha kreatif

• Digitalisasi usaha kecil

Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama kelompok usia produktif, agar tidak lagi tergantung pada bansos.

Kemensos Ubah Arah bansos

Sejalan dengan BP Taskin, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyatakan akan melakukan transformasi arah kebijakan bantuan sosial. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa bansos ke depan akan lebih diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

“Sekarang, kita dorong (bansos) untuk mengarah ke pemberdayaan,” ungkap Agus.

Transformasi ini juga merespons laporan mengenai penyalahgunaan bansos, termasuk temuan bahwa sejumlah penerima menggunakannya untuk berjudi online. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menanggapi langkah pemerintah, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa kemiskinan tidak bisa dihapus hanya dengan bantuan semata. Ia menekankan perlunya kehadiran negara dalam bentuk akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan jaminan sosial yang adil.

BACA JUGA:Cara Cek Bansos BLT BBM Juli 2025 Siap Cair Rp300 Ribu Buat Warga, Modal NIK KTP!

Menurutnya, garis kemiskinan nasional yang berada di kisaran Rp 595 ribu per kapita per bulan atau sekitar USD 3,31 per hari berdasarkan standar PPP (purchasing power parity), tidak lagi mencerminkan kondisi riil di negara yang telah menyandang status negara berpendapatan menengah ke atas sejak 2023.

“Perubahan garis kemiskinan mengingatkan kita pada satu hal mendasar: kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, melainkan soal kehilangan pilihan,” jelas Achmad.

Ia menambahkan bahwa masyarakat miskin cenderung lebih rentan terhadap kekerasan struktural, diskriminasi layanan, dan stigma sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi agraria, pemberdayaan buruh informal, serta dukungan terhadap usaha kecil dan layanan kesehatan berbasis komunitas.

“Kita tidak bisa menyelesaikan kemiskinan dengan membagikan bantuan tanpa memperbaiki struktur yang membuat orang miskin tetap miskin,” pungkasnya.

Sumber: