Menpora Sebut Pajak 10 Persen untuk Padel Bukan Beban

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pajak hiburan sebesar 10 persen untuk sejumlah aktivitas olahraga berbayar, termasuk olahraga padel yang sedang tren.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, mengatakan bahwa pengenaan pajak ini bukanlah beban.

BACA JUGA:Prabowo Umumkan Perundingan IEU CEPA Rampung Usai 10 Tahun Bernegoisasi

BACA JUGA:Alejandro Garnacho Resmi Tolak Kesempatan Main Bareng Cristiano Ronaldo Lagi

"Ya setau saya itu kan pemerintah daerah ya. Dan sepemahaman saya 10 persen itu justru memasukkan padel resmi masuk ke pajak olahraga yang 10 persen. Jadi biar apa justru ini harusnya insentif karena masuknya di 10 persen bukan yang besar," ujar Menpora kepada wartawan di Jakarta, Minggu 13 Juli 2025.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif pajak tetap, termasuk pada sektor yang menjual makanan dan minuman di sekitar fasilitas olahraga, merupakan bentuk pengawasan terhadap potensi ekonomi yang muncul dari kegiatan usaha tersebut.

"Karena kita lihat seperti ini masuk 10 persen walaupun ada makanan, minuman. Tapi ini bagaimana memberikan tarif pajak yang tetap ada," katanya.

BACA JUGA:Jasad Tak Utuh yang Ditemukan di Kali Ciliwung Diduga Staf Kemendagri, SAR: Korban Banjir Puncak Bogor

BACA JUGA:LIVE NOW! Final Piala Presiden 2025 Oxford United vs Port FC: Ajang Duel Marselino dan Asnawi di Bandung

Menpora juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengambil kontribusi dari setiap potensi ekonomi, dan angka 10 persen dianggap sebagai tarif pajak yang paling rendah dalam peraturan perpajakan Indonesia saat ini.

"Karena bagaimanapun setiap ada potensi ekonomi dalam suatu jenis usaha memang pemerintah memiliki hak untuk mengambil kontribusi. Dan mungkin dengan 10 persen itu adalah angka yang paling rendah di peraturan pajak kita," terangnya.

Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan jika pajak hiburan sebesar 10 persen pada olahraga padel sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Dari itu kata Pramono, pungutan pajak padel sebesar 10 persen bukan inisitaif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Jadi itulah yang diatur Dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, Tetapi undang-undang yang mengatur itu," kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur pada Senin, 7 Juli 2025.

Sumber: