Publik Diminta Ikut Awasi BP Danantara, Industri Pertahanan Wajib Bebas Titipan

JAKARTA, DISWAY.ID– Desakan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) diawasi secara transparan terus menguat.

Lembaga pengelola investasi strategis milik negara ini dinilai punya peran kunci dalam menjaga masa depan industri pertahanan Indonesia—yang tak boleh dicemari oleh kepentingan politik atau titipan partai.

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto, menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan profesional dalam ekosistem pertahanan nasional.

Ia menyebut, intervensi politik—termasuk penempatan orang partai—di tubuh BUMN pertahanan justru berpotensi merusak efektivitas kerja dan menimbulkan konflik kepentingan.

“Masalah tata kelola adalah yang paling mendasar. BUMN pertahanan itu bukan warung kopi. Prinsip good corporate governance (GCG) harus dijalankan penuh. Termasuk di BP Danantara,” tegasnya kepada wartawan. 

BACA JUGA:Danantara Resmi Jadi Mitra Komisi VI dan XI, Pengamat Singgung Langkah Strategis

Holding Pertahanan Bukan Mainan Politik

Sejak dua tahun terakhir, lima BUMN pertahanan—PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri—telah berhimpun dalam satu holding bernama ID Defense, berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Toto menyebutkan, holding ini memegang peran vital sebagai alat negara.

Karena itu, negara wajib hadir dengan investasi besar dan pengawasan yang ketat untuk menjamin keberlanjutannya.

“Ini sektor strategis. Kita tidak bisa terus bergantung pada teknologi luar. Sudah ada kerja sama dengan POSCO dan pengembangan kapal selam, tapi belum cukup. Butuh dukungan nyata,” katanya.

BACA JUGA:DPR RI Gelar Rapat Paripurna Bahas RAPBN 2026 dan Mitra Kerja Badan Investasi Danantara

Menurut Toto, BP Danantara sebagai pengelola investasi negara tidak boleh hanya berorientasi pada nilai komersial.

Mereka harus punya visi jangka panjang untuk mendukung kemandirian industri persenjataan Indonesia.

“Danantara harus mampu memilah mana industri strategis yang harus diprioritaskan. Jangan semua dibiayai dengan pendekatan pasar murni,” ujarnya.

Sumber: