Pemprov DKI dan Pemkot Blitar Kerja Sama Perkuat Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Sinergi TJSL BRI dan Ponpes Al Ittifaqiah: Dorong Eco Masjid dan Penghijauan

"Saya yakin kerja sama ini akan memberikan dampak positif, baik bagi peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha di Kota Blitar, maupun untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta," tutur Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menuturkan bahwa daerahnya sebagai penghasil produk peternakan, pertanian, dan perikanan menginginkan adanya perputaran perekonomian yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta.

Ia berharap dukungan Pemprov DKI dapat mendorong peningkatan perekonomian Kota Blitar melalui penyediaan berbagai kebutuhan untuk menghasilkan produk pangan berkualitas.

"Mudah-mudahan kerja sama ini dapat berkembang menjadi kemitraan antardaerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar, serta memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta," ujar Syauqul.

BACA JUGA:5 Cara Legal Mendapatkan Saldo Dana Gratis, Cek Panduan Terbaru 2025!

BACA JUGA:Infinix HOT 60 Pro+, Smartphone Tertipis di Dunia dengan Layar 3D Curved Rilis 20 Agustus

DKI Jakarta dan Kota Blitar memiliki potensi kemitraan yang besar, khususnya di sektor ketahanan pangan.

Sebagai pusat perdagangan dan distribusi, Jakarta membutuhkan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

Kota Blitar memiliki kapasitas produksi komoditas pangan yang tinggi, antara lain usaha ayam petelur dengan produksi 23 ton telur per hari serta unggas pedaging yang mencapai 125 ton per panen.

BACA JUGA:Cek! Nomor Kamu Bisa Klaim Saldo DANA Gratis Rp185.000 Lewat Fitur DANA Kaget, Mudah dan Anti Ribet

BACA JUGA:APDI Desak Pemerintah Perkuat Peran BUMN untuk Stabilkan Harga Daging

Untuk mendorong pertumbuhan sektor pangan, diperlukan penguatan sinergi yang lebih luas antardaerah, baik melalui skema Government to Government (G2G) maupun Business to Business (B2B).

Dalam kesempatan ini, kedua daerah menyepakati kemitraan di berbagai bidang, yaitu ketahanan pangan; pengembangan sumber daya manusia; pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengembangan BUMD.

Sumber: