Prabowo Kembali Ungkit 'Serakahnomics' dalam Pidato Kenegaraan
Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih ada korupsi di organisasi pemerintahan, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).-tvp-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti isu "serakahnomics" dalam pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik keserakahan ekonomi oleh segelintir elite atau pengusaha yang memanipulasi kekayaan negara demi keuntungan pribadi, merugikan rakyat, dan bahkan mengancam konstitusi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia, seperti minyak sawit, nikel, dan gas, harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai oleh pihak yang serakah.
BACA JUGA: Di Sidang Tahunan MPR, Muzani Sebut Korupsi Nodai Ruh Kemerdekaan
Ia menyinggung kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu sebagai contoh nyata manipulasi ekonomi, meskipun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.
“Ini adalah contoh serakahnomics, di mana kekayaan rakyat dikuasai oleh segelintir orang tanpa mempedulikan hukum dan moral,” ujarnya.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menindak tegas pelaku praktik serakahnomics. “Selama saya menjadi Presiden Republik Indonesia, jangan anggap yang besar dan kaya bisa seenaknya. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu, kekayaanmu dari rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan rencana penyitaan aset pelaku kejahatan ekonomi sebagai bagian dari langkah penegakan hukum.
Istilah "serakahnomics" sebelumnya diperkenalkan Prabowo saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta pada 20 Juli 2025.
Ia memperkirakan kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun per tahun, atau Rp1.000 triliun dalam lima tahun. “Kekayaan ini seharusnya untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang yang tidak tahu malu,” katanya saat itu.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut meminjam istilah "serakahnomics" dalam pidatonya di sidang yang sama. Ia menyebutnya sebagai perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Puan menyoroti berbagai praktik ilegal seperti tambang ilegal, judi online, perdagangan narkoba, dan penyelundupan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merugikan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
