Pembatasan HGBT Rugikan Industri, Menko Airlangga Buka Suara

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kini telah menjadi topik panas. 

Pasalnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa sebagai salah satu faktor strategis dalam rantai produksi, pembatasan HGBT kini telah berdampak besar pada keberlanjutan produksi industri dalam negeri.

BACA JUGA:Hasil Kualifikasi MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Pole Position di Balaton Park

BACA JUGA:KEREN! Taiwan Travel Fair 2025 Sasar Anak Muda Indonesia Jadi Target Utama Wisatawan

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pendalaman terlebih dahulu kepada ketersediaan pasokan gas sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Nanti HGBT kita akan dalami lagi karena tentu kita akan melihat supply gas terhadap industri dan ketersediaan supply gas,” jelas Menko Airlangga, Sabtu 23 Agustus 2025.

Dalam hal ini, Menko Airlangga juga turut menyoroti adanya kemungkinan untuk melakukan impor apabila stok gas ternyata terbatas atau menipis.

“Pemerintah sudah memberikan izin untuk impor melalui kawasan ekonomi khusus,” ucap Airlangga.

Kemenperin Lakukan Tinjauan ke Perusahaan Terdampak

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah melakukan kunjungan kerja ke PT Sumi Asih, salah satu perusahaan intermediate industry di sektor oleokimia yang juga ikut terdampak pembatasan pasokan HGBT ini.

BACA JUGA:SELAMAT! Nomor HP Kamu Dapat Saldo DANA Gratis Rp500.000 Sore ini 23 Agustus 2025

BACA JUGA:Erick Thohir Kasih Bocoran Miliano Jonathans Debut Perdana Bela Timnas Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Sumi Asih menyampaikan bahwa pembatasan pasokan gas bumi yang diberlakukan sejak 13 Agustus 2025 telah menekan kapasitas produksi.

Selain itu, keterbatasan pasokan membuat PT Sumi Asih menanggung risiko operasional tinggi. Sebagai eksportir yang telah mengikat kontrak dengan mitra di Tiongkok dan Eropa, perusahaan tetap memilih berproduksi meskipun harus membayar penalti tambahan. 

Sumber: