Jakarta Kembali Normal Pascademo, Pramono Cabut Anjuran WFH bagi Perusahaan Swasta

JAKARTA, DISWAY.ID -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKE) untuk mencabut anjuran work from home (WFH) bagi perusahaan swasta.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan anjuran agar perusahaan yang kantornya terdampak aksi unjuk rasa menerapkan sistem WFH.

Anjuran tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKE) DKI Jakarta nomor e-0014/SE/2025.

BACA JUGA:Pramono Tak Akan Cabut KJP dan KJMU Pelajar-Mahasiswa yang Ikut Demo

BACA JUGA:Langkah Cepat Forkopimda Jaksel Pulihkan Rasa Aman Usai Demo Besar di Jakarta

Pramono menilai, saat ini kondisi di Jakarta sudah kembali normal pascademo yang berlangsung hampir sepekan sejak tanggal 25 Agustus 2025.

Sehingga anjuran untuk bekerja dari rumah bagi perusahaan swasta perlu dicabut.

"Untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan karena kondisinya sudah menjadi normal tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk instruksinya itu dicabut. Maksimum hari ini," tegas Pramoni di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 3 September 2025.

Pramono sapaan akrabnya juga memastikan operasional transportasi umum seperti Transjakarta, dan MRT yang sebelumnya tersendat akibat demo saat ini sudah sepenuhnya normal.

Sehingga masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas di Jakarta seperti sedia kala.

BACA JUGA:Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 3 September 2025, Cek Syarat dan Lokasi Perpanjangan

BACA JUGA:Cek Informasi Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 3 September 2025, Cerah Seharian!

"Artinya transportasi umum di Jakarta, baik Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, Jaklingko dan sebagainya sudah berjalan normal," katanya.

Diketahui saat ini sebanyak 22 halte Transjakarta dan sejumlah stasiun MRT rusak akibat aksi unjuk rasa yang menuntut keadilan atas tewasnya pengemudi Ojol Affa Kurniawan (21) dan dihapuskannya tunjangan perumahan anggota DPR.

Sumber: