Lahan Terbatas, Rusun Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Rumah Warga Jakarta

"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada semakin banyaknya kawasan kumuh.

BACA JUGA:Menteri PKP Ajak Pramono Bangun Rumah Subsidi di Jakarta: Jangan Rusun

Mengacu pada data tahun 2017 ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov Jakarta sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut yang ditargetkan selesai bulan Desember 2025.

Retno menekankan, arah kebijakan Pemprov sudah jelas tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni menyediakan perumahan publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi serta transportasi.

"Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono itu adalah mix use, inilah yang sekarang sedang kami godok," terangnya.

Retno menyebut, saat ini Pemprov DKI memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Jika, tidak dikelola dengan serius, dia khawatir bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," tegasnya.

Selain itu, sejumlah Rusunawa sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Ada rumah susun padat karya kurang lebih 381 unit, Rusun Rorotan IX ada 484 unit, Marunda 288 unit.

"Sosial-ekonomi juga kami pikirkan maka terbit Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus support semua kegiatan sosial ekonomi di Rusunawa, supaya bisa meningkatkan taraf hidup," pungkas Retno.

Sumber: