PDIP Desak Penegakan Hukum Proporsional untuk Kasus Ferry Irwandi
Ferry Irwandi, mantan PNS Kementerian Keuangan sekaligus konten kreator, dikenal aktif menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. -Istimewa-
BACA JUGA:Inovasi Vivo X Fold 5 Foldable Terbaru, HP dengan Desain Tipis Tapi Baterai Besar
“Perhatian penegak hukum sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kasus perorangan yang tidak mengandung ancaman langsung terhadap kepentingan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi. Dalam negara demokrasi, kata Junico, lembaga negara termasuk TNI harus memberi teladan dalam menyikapi kritik warga.
“Ruang digital adalah ruang publik yang tidak bisa serta-merta disterilkan dari suara-suara berbeda,” ucapnya.
Junico menegaskan Komisi I DPR akan terus mendorong penggunaan UU ITE secara bijak, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Menurutnya, jalur mediasi seharusnya lebih diutamakan ketimbang langsung membawa perkara ke ranah pidana.
“Proses hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk membatasi aspirasi rakyat. Ia justru harus menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
