Natalius Pigai Kunjungi Korban Banjir di Denpasar, Tegaskan Komitmen Negara Hadir untuk Masyarakat

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali, menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Kunjungan ini dilakukan bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

BACA JUGA:MilkLife Soccer Challenge Bekasi Seri 1: Kuantitas Selaras dengan Kualitas Siswi Kota Patriot

BACA JUGA:Bank Sampah Tri Alam Lestari Gandeng TAU & UMN Ubah Bank Sampah Jadi Motor Ekonomi Hijau

Kunjungan tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap banjir besar dan tanah longsor yang melanda tujuh kabupaten/kota di Bali sejak Rabu 10 September 2025.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, bencana ini menelan korban jiwa sebanyak 17 orang, dengan 5 orang masih dalam pencarian.

BACA JUGA:Pantas Dilanda Banjir, Bali Kehilangan 1.000 Hektare Lahan yang Disulap Jadi Villa!

Dalam kunjungannya, Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak dasar korban bencana, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, hingga kesehatan.

Ia menekankan bahwa musibah ini merupakan urusan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab negara.

"Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan warga negara saat suka dan duka," ujar Pigai saat meninjau posko pengungsian di Balai Banjar Dakdakan, Denpasar, Minggu 14 September 2025.

BACA JUGA:Prabowo Blusukan ke Lokasi Banjir di Bali, Cek Sendiri Distribusi Bantuan Bencana

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan santunan senilai lebih dari Rp2 miliar, yang mencakup santunan untuk ahli waris korban meninggal, korban luka-luka, dan bantuan logistik. Sinergi antara dua kementerian ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya bekerja secara gotong royong untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan.

Selain bantuan darurat, pemerintah juga akan fokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pigai menyatakan bahwa rehabilitasi sarana prasarana yang rusak akibat banjir akan menjadi agenda berikutnya. Hal ini penting untuk memulihkan kehidupan normal masyarakat yang terdampak.

Kunjungan ini diharapkan menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara, termasuk korban bencana, mendapatkan hak-haknya.

Sumber: