DPR RI Janji Bentuk Pansus Konflik Agraria, Disahkan Awal Oktober

JAKARTA, DISWAY.ID - Ribuan massa aksi dari berbagai organisasi petani, serikat tani, dan aktivis agraria menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Rabu 24 September 2025, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025. 

Aksi ini menjadi sorotan publik karena membawa tuntutan utama terkait penyelesaian konflik agraria dan percepatan reformasi pertanahan.

BACA JUGA:Syarat dan Cara Daftar PPG Prajabatan 2025 Lengkap Jadwal Uji Kompetensi, Calon Guru Wajib Tahu!

BACA JUGA:Pelindo Mengajar Bangun Literasi dan Kenalkan Logistik ke Siswa Menengah

Dalam aksi damai tersebut, sejumlah perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi resmi bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri terkait. 

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi anggota DPR lainnya seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta jajaran pimpinan Komisi IV DPR RI.

Tak hanya DPR, pertemuan strategis ini juga dihadiri pejabat tinggi negara, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Plt Menteri BUMN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staf Kepresidenan M Qodari.

Siap Sahkan Pansus Konflik Agraria

Dalam konferensi pers usai audiensi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk segera membentuk dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

BACA JUGA:Recapital Terseret Korupsi Asabri, Bagaimana Nasib Rosan di Danantara?

BACA JUGA:Gawat! Direksi PT Pupuk Indonesia Abaikan Larangan Plt Menteri BUMN soal Perjalanan Dinas: Mau Sampai Kapan?

"Akan bentuk Pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," tegas Dasco di hadapan Petani.

Pembentukan Pansus ini menjadi salah satu langkah konkret DPR RI dalam menjawab tuntutan publik terkait penegakan keadilan agraria dan penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, Dasco juga menegaskan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan satu peta dan penataan ulang desain tata ruang nasional.

"Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," jelasnya.

Sumber: