Patriot Muda Bangun Negeri

Direktur pengembangan masyarakat agromaritim ini menjelaskan kriteria kawasan transmigrasi yang menjadi lokasi penelitian ini.

Contohnya seperti wilayah 3T. Kebutuhan intervensi, potensi sumber daya lokal yang bisa dikembangkan, serta urgensi tata Kelola. 

Misalnya daerah dengan tumpang tindih lahan atau potensi komoditas unggulan.

Kementerian transmigrasi menugaskan tim ke 154 kawasan yang mewakili berbagai wilayah. Seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Adapun tantangan utama dari program ini, kata Handian, salah satunya infrastruktur di desa atau kawasan transmigrasi yang masih minim dan butuh pengembangan. 

Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ini menambahkan kawasan transmigrasi yang utama adalah pembangunan infrastruktur. 

Seperti sekolah, puskesmas, jalan, akses listrik, air bersih, pasar dan insfrastruktur produksi seperti irigasi, drainase, bengkel alsintan, gudang, rumah produksi, dan telekomunikasi. 

"Legalitas lahan perlu diperjelas menjadi sertifikat hak milik dan tidak tumpang tindih dengan penguasaan lahan yang lain yang dapat berpotensi konflik," paparnya. 

Menurut dia, legalitas yang bersih dan jernih menjadi penentu bagi faktor keamanan serta konflik di kawasan. 

Lalu, soal sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi perlu diperkuat melalui kegiatan. Baik antar sesama transmigran dan warga setempat di sekitar kawasan transmigrasi.

"Integrasi budaya lokal dan pendatang akan menciptakan stabilitas di masa yang akan datang," terangnya. 

Ia memberikan beberapa pilihan untuk membangun ekosistem di kawasan transmigrasi. Seperti pemetan potensi ekonomi dan pemilihan komoditas unggulan (one village one product).

Menurut Handian peningkatan sumber daya manusia juga penting di kawasan transmigrasi. Salah satunya melalui pendidikan dan pembinaan. 

“Penyelesaian tata kelola dan status lahan, membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan pengelolaannya,” tukasnya.

Tak hanya itu, penguatan kelembagaan lokal seperti pemerintah desa, koperasi, kelompok tani, dan berbagai aktor sosial di kawasan transmigrasi juga diperlukan.

Sumber: