Polisi Piandel

Visi ini selaras dengan program utamanya: Asta Cita. Intinya menekankan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. 

Dalam konteks Polri, ini diterjemahkan menjadi upaya menciptakan kepolisian yang:

1. Tangguh: Memiliki kemampuan operasional yang mumpuni dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Termasuk kejahatan transnasional dan siber.
2. Bersih: Bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
3. Berpihak kepada Rakyat: Menempatkan kepentingan dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembentukan Komisi & Tim Reformasi Polri

Salah satu langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo adalah pembentukan Komisi Reformasi Polri. Statusnya ad hoc atau sementara.  

Masa kerjanya sekitar 6 bulan. Tim ini berbeda dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Komisi Reformasi Polri yang dibentuk presiden akan nanti menjadi motor penggerak utama merumuskan perubahan mendasar. Tugasnya tidak ringan. Fokusnya adalah:

• Mengkaji dan merumuskan perubahan kebijakan tingkat tinggi. Termasuk potensi revisi Undang-Undang yang mengatur kedudukan, ruang lingkup, dan kewenangan Polri.
• Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan akuntabel.
• Menyediakan perspektif eksternal yang independen untuk memastikan reformasi berjalan objektif dan terarah, menanggapi masukan dari masyarakat dan pakar.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. 

Pembentukan tim internal ini tertuang dalam Sprin Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Pembentukan tim internal itu dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. 

"Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah dilaksanakan," ujar Listyo. 

Adanya dua tim—satu fokus pada kebijakan strategis (top-down) dan satu fokus pada implementasi operasional (bottom-up) ini — menciptakan mekanisme kontrol. 

Tim Internal Polri menjamin perbaikan mendasar di level operasional. Seperti etika dan pelayanan dapat berjalan cepat dan menyentuh unit terkecil.

Inti dari reformasi Polri ini adalah membentuk lembaga kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. 

Profesionalisme diukur dari penggunaan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan berjangka panjang, pemberian layanan terbaik, dan otonomi. 

Akuntabilitas ditegakkan melalui dua konsep utama: Enforcement. Yaitu  kemampuan menerapkan sanksi pada pemegang kebijakan. 

Satunya lagi Punishibility. Yakni kesediaan polisi menerima sanksi jika melanggar kode etik atau hukum pidana.

Sumber: