Polisi Piandel

Polisi sedang disorot. Sorotan datang dari berbagai arah: masyarakat, mahasiswa, akademisi, media dan LSM. Termasuk Kepala Negara. Isu Reformasi Polri mengemuka. Bukan karena benci. Ini cermin tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan profesionalisme Polri. 

---------------------------------------------

Reformasi Polri menjadi hal penting. Terutama setelah sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum aparat jadi sorotan publik. 

Langkah ini bukan gimmick. Tapi dorongan kuat melakukan reorientasi strategis. 

Tujuannya agar Polri mampu menjawab berbagai tantangan superkompleks. Terutama di era modern. Yang serba digital. Yang serba viral.

Nah, sorotan publik ini direspons cepat Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memutuskan mempercepat perubahan itu. Tidak ada pilihan. Harus segera. 

Keputusan sudah diambil. Reformasi Polri harus sejalan dengan visi dan kebijakan Presiden. Dasarnya Asta Cita. 

Kebijakan ini menempatkan Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum. Tetapi juga sebagai pilar strategis menjaga stabilitas nasional.

Reformasi yang digagas berfokus pada perbaikan mendasar. Mulai dari aspek kelembagaan, operasional, pelayanan publik, hingga penegakan etik internal.

Untuk itulah Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri. Tim ini bersifat ad hoc (sementara). Fokusnya reformasi strategis. 

Tugas utamanya merumuskan perubahan kebijakan mendasar yang memerlukan revisi regulasi. 

Termasuk Undang-Undang. Mengkaji ulang kedudukan, ruang lingkup, dan kewenangan Polri. 

Dengan melibatkan pakar, tokoh masyarakat. Bahkan mantan petinggi Polri. Komisi bentukan presiden ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi perubahan kebijakan yang radikal dan berdampak jangka panjang.

Laporannya langsung ke Presiden Prabowo. Belum diketahui persis siapa saja yang akan duduk dalam tim ini. 

Sumber: