Alasan Program MBG Tak Boleh Dihentikan: Terbukti Berhasil Tekan Stunting

FSPI menilai program MBG bukan hanya memperkuat ketahanan gizi anak didik, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Ribuan UMKM katering, petani, dan nelayan lokal kini ikut menjadi bagian dari rantai pasok MBG.

BACA JUGA:Dinkes Bandung Barat Klaim Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas Tak Terkait Program MBG

“Setiap kotak makan bergizi bukan hanya memberi tenaga untuk anak sekolah, tapi juga rezeki bagi banyak keluarga di desa. Karena itu, mari kawal dengan semangat kolaboratif, bukan kecurigaan politik,” tegas Zuhelmi.

Menurut Zuhelmi, di tengah dinamika politik nasional, MBG menunjukkan bahwa kebijakan publik bisa tetap berpihak pada rakyat kecil sekaligus membangun masa depan bangsa. 

"Gizi anak hari ini adalah kekuatan Indonesia esok hari", pungkasnya.

Perpres MBG Segera Rampung

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut hampir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami permasalahan karena tak menjalankan prosedur.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

BACA JUGA:Indra Sjafri Jelaskan Alasan Pemain Abroad Telat Gabung TC Timnas U-23

BACA JUGA:Marc Marquez Legowo Usai Ditabrak Murid Valentino Rossi di Mandalika: Itu Insiden Balapan

"Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," kata Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 5 Oktober 2025.

Selanjutnya, dia menjelaskan saat ini pemerintah sedang merampungkan peraturan presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG.

BACA JUGA:Rano Imbau Warga Kuras Septic Tank 3 Tahun Sekali agar Tidak Meledak

BACA JUGA:Kumpulkan Seluruh SPPG Cegah Keracunan, Bupati Tangerang Ingatkan Dapur MBG Harus Sesuai Standar

Dia memastikan Perpres tersebut menampung semua masukan dan melibatkan berbagai kementerian.

"Masih disempurnakan. Jadi sebenarnya kan bukan berarti belum ada. Tapi kita betul-betul lintas kementerian. Apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan. Minggu ini harus selesai," jelas Pras.

Sumber: