DPR: Reformasi Polri Harus Utamakan HAM, Transparansi, dan Akuntabilitas

Andreas menyambut baik keterlibatan tokoh-tokoh independen seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie dalam Komite Reformasi Polri. 

Menurutnya, tokoh-tokoh ini dapat memperkuat kontrol eksternal terhadap kepolisian, yang selama ini dinilai masih minim.

BACA JUGA:Tak Mau Kalah dari Harga iPhone 17 Pro Max, Intip Spesifikasi Xiaomi 17 Pro

"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," kata Andreas.

Ia juga menegaskan pentingnya penghapusan budaya kekerasan, dominasi dalam penyidikan, serta perbaikan sistem check and balances di tubuh Polri.

Reformasi Polri Harus Menyasar Akar Masalah

Menurut Andreas, keberhasilan reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari laporan atau simbolisasi politik semata.

"Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan," ungkapnya.

BACA JUGA:Dari Mogok hingga Insiden, Garasi.id Siap Bantu Lewat Layanan Asisten Darurat 24 Jam

Lebih jauh, ia menyerukan pentingnya profesionalisme kepolisian dan menjauhkan institusi ini dari praktik politik dan militeristik.

"Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional," jelasnya.

Andreas menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri harus menjadi lembaga independen yang tidak hanya simbolik, tetapi memiliki peran nyata dalam menjaga demokrasi dan hukum.

"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata," pungkasnya.

Sumber: