MPSI Sebut Kepemimpinan Patriotik Prabowo Dorong Arah Baru Transformasi Nasional

JAKARTA, DISWAY.ID - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah transformasi strategis nasional yang kuat.

Menurutnya, karakter kepemimpinan Prabowo yang patriotik mampu menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan politik kelompok.

BACA JUGA:Dekan FISIP UAI Sebut Pemerintahan Prabowo Bangun Optimisme Baru dan Stabilitas Nasional

BACA JUGA:Sempat Sadar Saat Dibawa ke RS, Mahasiswa di Denpasar Meninggal Usai Jatuh dari Lantai 4 Kampus

“Kita patut apresiasi kinerja pemerintahan, selama hampir 365 hari memimpin, Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang mampu membedakan mana domain negara dan pemerintahan serta mana kepentingan politis para kolaboratornya,” ujar Noor dalam keterangannya, Sabtu, 18 Oktober 2025. 

Ia menilai program-program visioner seperti kemandirian industri pertahanan, ketahanan pangan nasional, dan transformasi energi berkelanjutan mulai menampakkan hasil awal yang terukur. 

“Prabowo mampu menterjemahkan kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat dengan penggunaan postur APBN yang efisien,” lanjutnya.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Ulang Tahun ke-74, Ini Rekam Jejak dan Prestasi yang Pernah Diraih

Noor juga menyoroti pentingnya percepatan kinerja kabinet agar lebih konkret dan berorientasi hasil. Ia menilai, meski arah kerja kabinet sudah on track, masih ada pekerjaan rumah dalam hal koordinasi dan kecepatan eksekusi.

“Catatan kami, masih ada kendala terkait gaya eksekutif yang perlu lebih lincah dalam hal akselerasi, determinasi, dan efisiensi. Koordinasi antar kementerian juga masih perlu disistematisasi,” jelas Noor.

Menurutnya, efektivitas koordinasi menjadi kunci agar daya guna kekuatan politik kabinet sejalan dengan hasil nyata di lapangan. 

BACA JUGA:Profil Singkat FISIP Universitas Udayana Bali, Lengkap Biaya Kuliah dan Program Studi

“Kehadiran negara harus dirasakan rakyat melalui kesejahteraan yang meningkat dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Noor menilai sektor penegakan hukum menjadi titik kritis yang perlu dibenahi. Ia menekankan bahwa kredibilitas aparatur penegak hukum harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik kembali pulih.

Sumber: