Rapat Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG Bahas 3 Agenda Lintas K/L

Menurut Nanik, semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam mengantisipasi pesoalan pasokan bahan pangan. Apalagi bulan depan akan bersamaan dengan Hari Natal dan Tahun Baru dan kemudian lebaran pada bulan selanjutnya.

“Tidak masalah jika kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam, atau menanami pekarangannya dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya,” ujarnya.

Nanik lalu mengungkap kerjasama BGN dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan Kodim-Kodim untuk beternak ayam petelur, dan memerintahkan penanaman lahan milik TNI AD dengan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan.

BACA JUGA:TNI AL Turun Tangan Bantu Polri Cari Penyebab Ledakan di SMAN 72

BACA JUGA:Impor Pakaian Bekas Naik Tajam, Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Barang Thrifting

Sementara Kementerian Koperasi siap mengucurkan dana bergulir ratusan milyar ke koperasi-koperasi produksi untuk mengelola dan memasok bahan pangan ke SPPG-SPPG. 

Di tahun 2026 nanti, ditargetkan 83 juta siswa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui telah menerima MBG setiap hari. Kementerian Sosial juga mengusulkan agar para lansia dan difabel mendapatkan MBG, dan Presiden telah menyetujui.

Sementara di tahun 2027, kata Nanik, Presiden Prabowo Subianto berharap akan bisa memberikan makan bergizi gratis untuk seluruh orang miskin di Indonesia.

“Ini luar biasa peluangnya, sehingga kita minta semua Kementerian dan Lembaga dalam koordinasi ini harus terlibat dalam penyediaan bahan baku pangan,” ujarnya.

Setelah pengantar dari Ketua Harian, beberapa pertanyaan, usul, maupun laporan pun mengemuka.

BACA JUGA:Ini Dia Arahan Prabowo ke tim Komisi Reformasi Polri, Lakukan Kajian dan Berikan Rekomendasi untuk Presiden

BACA JUGA:Agar Bisa Bersaing, MPR Sebut Produk Lokal Perlu Insentif

Perwakilan dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/ BKKBN) mengusulkan tentang adanya perbaikan tata kelola, pola distribusi, maupun varian menu MBG untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui. 

Dari Kementerian Kesehatan melaporkan tentang perkembangan jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi).

Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 14 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi, hingga saat ini baru 4.590 DPPG yang mengajukan permohonan SLHS. Sementara, yang sudah mendapatkan SLHS sebanyak 1.218 SPPG.

Sumber: