Pengadilan Bangladesh Resmi Vonis Mati Sheikh Hasina, India Diminta Ekstradisi

BACA JUGA:Dukung Transisi Energi, Pertamina NRE Sepakat Kembangkan Energi Terbarukan di Bangladesh

Hasina Sebut Vonis Bermotif Politik

Lewat pernyataan yang dirilis melalui firma humasnya, Hasina, yang kini berusia 78 tahun, mengecam putusan tersebut. Ia mengklaim bahwa pengadilan tidak independen dan dibentuk oleh pemerintahan sementara yang tidak dipilih secara demokratis.

“Saya menolak seluruh tuduhan di ICT. Saya berduka atas korban jiwa di kedua sisi, tetapi tidak ada perintah untuk membunuh para pengunjuk rasa,” tulis Hasina. Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak diberi kesempatan membela diri ataupun menunjuk pengacara pilihan secara in absentia.

Akar Konflik: Pemberontakan Mahasiswa 2024

Krisis berawal dari unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin kaum muda pada Juli 2024. Aksi tersebut bermula dari tuntutan menghapus kebijakan alokasi pekerjaan pemerintah, lalu berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah berskala nasional.

Gelombang protes tersebut memaksa Hasina mundur setelah 15 tahun berkuasa dan melarikan diri menggunakan helikopter.

BACA JUGA:Viral! Petak Umpet Lalu Sembunyi Dalam Kontainer, Bocah Bangladesh Nyasar Ke Malaysia

Menjelang putusan pengadilan, Bangladesh kembali berada dalam situasi tegang. Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, mengerahkan penjaga perbatasan, polisi, hingga militer untuk mengamankan Dhaka dan wilayah lain.

Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa putusan ini dapat memicu kembali kekerasan politik. Profesor Naomi Hossain dari SOAS University of London menilai proses hukum yang seharusnya bisa menjadi jalan menuju rekonsiliasi justru berubah menjadi instrumen balas dendam.

Permintaan Ekstradisi dan Potensi Krisis Baru

Usai vonis dijatuhkan, Kementerian Dalam Negeri Bangladesh mendesak India segera mengekstradisi Hasina dan Khan. India sendiri mengakui putusan tersebut namun belum menyatakan sikap apakah akan menyerahkan mereka ke Dhaka.

Hasina tidak dapat mengajukan banding kecuali kembali ke Bangladesh — langkah yang dinilai berisiko memperburuk ketegangan politik yang masih memanas.ubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber: