Yusril Klaim KUHP Nasional Ubah Penjara Jadi Opsi Terakhir

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, menandai perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, melalui aturan baru ini, pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama, melainkan opsi terakhir dalam penegakan hukum.

Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024.

BACA JUGA:Yusril: Pengaturan Penugasan Polri Lewat PP Dinilai Lebih Cepat daripada Revisi UU

"Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan," kata Menko Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip, Minggu 4 Januari 2025.

KUHP yang baru, menurut Yusril, secara mendasar mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif. 

Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelakuitu sendiri. 

BACA JUGA:Dari Anak Kampung Tanpa Sepatu hingga Menko Kumham Imipas: Kisah Inspiratif Prof Yusril Ihza Mahendra di Wisuda Universitas Esa Unggul

Pendekatan ini tercermin dalam perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penekanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, KUHP Nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia dalam sistem hukum pidana. 

Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat.

"KUHP baru ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional," jelas Menko Yusril.

BACA JUGA:Dari Anak Kampung Tanpa Sepatu hingga Menko Kumham Imipas: Kisah Inspiratif Prof Yusril Ihza Mahendra di Wisuda Universitas Esa Unggul

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel. 

Sumber: