Asosiasi PKL Duga Ada Agenda Asing di Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Minta Perlindungan

"Demi keberlangsungan mata pencaharian jutaan pedagang kecil, pembuatan peraturan, baik level nasional maupun daerah, harus adil, seimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya. 

Ali juga menekankan pentingnya peraturan daerah yang berkaitan dengan pertembakauan disusuan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Bukan mengikuti atau mengacu pada kepentingan atau agenda pihak luar negeri.

BACA JUGA:Status Katulampa Bogor SIAGA 3 Malam Ini, Jakarta Siap-Siap Banjir Lagi Besok

BACA JUGA:Wali Kota Bekasi Ungkap Penyebab Meledaknya Mesin Pompa Air di Margahayu

“Karena pada akhirnya, ketika akan diimplementasikan, peraturan pertembakauan yang menekan itu, akan secara langsung memukul pedagang kecil yang selama ini menjadi penyokong roda ekonomi,” katanya. 

Senada, Wakil Ketua Umum APRINDO Pusat, John Ferry menegaskan pentingnya kepastian hukum dan peraturan yang implementatif bagi pelaku usaha.

Seluruh peraturan terkait pertembakauan yang bersifat menekan, justru akan berujung membunuh sektor ritel.

Padahal, saat ini kondisi ekonomi cukup berat bagi dunia usaha sehingga yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha adalah perlindungan dan pemberdayaan.

Untuk diketahui, APRINDO memiliki sekitar 150 perusahaan anggota dengan total 45.000 gerai yang dikelola, mencakup jaringan ritel nasional, mulai dari minimarket hingga pusat perbelanjaan.

BACA JUGA:Kapolda Metro Tekankan Etika Bertugas Lewat Pelatihan Komunikasi Sosial

BACA JUGA:Update! Kabupaten Bekasi Banjir, Perumahan Ini Tergenang 60 Centimeter

Sehingga, APRINDO merupakan salah satu pemain kunci dalam industri ritel modern di Indonesia.

"Kami berharap jangan ada peraturan yang memberatkan. Dorongan peraturan pertembakauan yang dibahas dalam APCAT Summit 2026 ini sangat menekan dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kami akan buat surat terbuka dan sampaikan ke Presiden untuk memohon perlindungan,” sebutnya.

 

Sumber: