Dukung Pilkada Lewat DPRD, Sosiolog: Masyarakat Indonesia Belum Bisa Berdemokrasi

BACA JUGA:Sampah Tak Terurus, Pilar Saga Gak Kepikiran Nyalon di Pilkada 2029

Kekuasaan Partai Politik dan Tantangan Rekrutmen

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana pilkada lewat DPRD berpotensi memperbesar dominasi partai politik dalam menentukan kepala daerah.

Menurut Iwan Setiawan, tantangan utama dalam sistem pilkada, baik langsung maupun melalui DPRD, terletak pada proses kaderisasi dan rekrutmen politik di internal partai.

Ia menyoroti bahwa dalam praktik pilkada langsung saja, partai politik kerap mengusung kandidat berdasarkan kekuatan finansial, bukan semata kompetensi.

Fenomena mahalnya biaya pilkada sejak tahap pra-kualifikasi hingga pemungutan suara memperlihatkan bahwa politik uang masih menjadi problem serius dalam demokrasi Indonesia.

Iwan Setiawan menambahkan bahwa ketergantungan kandidat kepala daerah pada investor politik berpotensi memunculkan konflik kepentingan setelah terpilih.

BACA JUGA:Modus 7 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Hasil Pilkada 2024 Diungkap KPK: Identik dengan Politik Balas Budi

Demokrasi Butuh Reformasi Sistemik

Para pengamat sepakat bahwa pembenahan demokrasi Indonesia tidak bisa berhenti pada perubahan mekanisme pilkada langsung atau tidak langsung.

Reformasi demokrasi Indonesia dinilai harus menyentuh aspek pendidikan politik, penguatan ekonomi masyarakat, serta transparansi pendanaan partai politik.

Selama kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan mahalnya biaya politik belum teratasi, praktik politik uang dalam pilkada diperkirakan akan tetap membayangi sistem demokrasi Indonesia.

Sumber: