Lewat Kampung Haji, BPKH Tancap Gas Bangun Kedaulatan Ekonomi

Ibadah tetaplah ibadah. Namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah. 

Jika nilai ekonomi yang sangat besar setiap tahun sepenuhnya dinikmati pihak eksternal, sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural menjadi keniscayaan.

Salah satu contohnya adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia.

Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal.

Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.

BACA JUGA:Comeback Penuh Haru! Mahalini Suskes Gelar Konser Tunggal 'KOMA Live in Concert' di Jakarta

Legacy yang paling terasa bagi jamaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna. Selama bertahun-tahun sebelumnya, pada fase tersebut jamaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh.

Tahun 2025 lalu, dalam kondisi regulasi yang sangat ketat—termasuk pembatasan tasrikh yang membatasi akses tenaga kerja ke Mekkah—upaya perbaikan tetap dilakukan demi meningkatkan kenyamanan jamaah.

“Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” ujar Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini.

Inisiatif itu diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan.

BACA JUGA:Kemenhaj Percepat Visa Haji 2026, Integrasikan SISKOHAT dan Platform Nusuk

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.

Artinya, langkah yang dilakukan bukanlah pengambilalihan peran, melainkan pembukaan jalan dan penutupan celah layanan yang selama ini belum optimal.

Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji—sebagai gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector—menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. 

Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci, baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah.

Sumber: