Usai Gubernur, Kini DPRD Kaltim juga Anggarkan Mobil Dinas Senilai Rp 6,8 Miliar

BACA JUGA:Pertemuan 4 Mata, Apa Saja yang Dibahas Prabowo dan MBZ di Qasr Al Bahr?

Sementara itu, Hamas membantah anggapan bahwa pembelian kendaraan baru dilakukan semata-mata demi kenyamanan pimpinan atau anggota dewan.

Menurutnya, langkah tersebut justru dipertimbangkan sebagai bentuk efisiensi anggaran dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kendaraan operasional yang saat ini digunakan telah berusia tujuh hingga sepuluh tahun. Seiring bertambahnya usia kendaraan, biaya perawatan dinilai semakin besar dan tidak lagi sebanding dengan kondisi fisik kendaraan.

"Mobil-mobil yang lama sudah dilelang. Sudah dilakukan appraisal dan dilaporkan ke BPKAD," tuturnya.

Karena itu, lanjut dia, pengadaan kendaraan baru dipandang sebagai kebutuhan operasional lembaga.

BACA JUGA:Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045, Perkuat Tata Kelola dan Layanan Publik Berbasis Data

BACA JUGA:Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045, Perkuat Tata Kelola dan Layanan Publik Berbasis Data

Terlebih lagi, kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi, badan, unsur pimpinan, sekretariat, hingga fraksi, bukan untuk individu tertentu.

"Saya belum tahu secara detail siapa saja yang akan menerima. Yang pasti ada dari komisi, badan, sekretariat, dan pimpinan,"ujarnya.

Meski anggarannya telah tercantum, Hamas mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah unit kendaraan yang akan dibeli.

"Saya enggak tahu berapa jumlahnya. Cuma anggarannya saja," ucapnya.

BACA JUGA:IHSG Sesi Siang Makin Terperosok, Masih Betah di Zona Merah

BACA JUGA:10 Event Jakarta Akhir Pekan 28 Februari-1 Maret 2026 Spesial Ramadhan, Ada Bazaar hingga Konser Gratis

Saat ditanya mengenai jenis kendaraan tersebut, apakah mobil listrik atau bukan. Hamas menjawab singkat. 

Sumber: