Kemenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Wajib Dibangun di Lahan Bebas Sengketa

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan bahwa pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih wajib dilakukan di atas lahan berstatus clean and clear atau bebas sengketa.

Penegasan ini disampaikan menyusul isu yang mengaitkan konflik warga di Kabupaten Flores Timur dengan program Kopdes

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, memastikan bentrokan antara warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina tidak ada hubungannya dengan pembangunan Kopdes Merah Putih.

BACA JUGA:Tak Mau Rekrut Lagi, Purbaya Pilih Geser Pegawai Demi Efisiensi

BACA JUGA:Kemenkop Tegaskan Bentrokan di Flores Timur Tak Terkait Program Kopdes Merah Putih

Menurutnya, konflik tersebut merupakan sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung lama dan terjadi secara turun-temurun.

Konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Ini adalah konflik lama yang dipicu sengketa tanah ulayat,” ujar Zabadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Zabadi kembali menegaskan, hingga saat ini belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut. Pemerintah hanya akan menggunakan lahan yang telah dipastikan tidak bermasalah secara hukum.

Dan aturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/atau Bangunan untuk percepatan pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih.

BACA JUGA:Cara Pilih Lokasi UTBK SNBT 2026 untuk Ujian, Aturan Baru yang Wajib Diketahui Peserta!

BACA JUGA:Bedah Pasal UU HKPD yang Bikin PPPK Terancam PHK Imbas Efisiensi Belanja Pegawai 30%

Dalam aturan itu ditegaskan bahwa seluruh aset tanah harus bebas sengketa sebelum digunakan.

Kemenkop juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah bersama Forkopimda dilaporkan telah turun langsung menangani konflik dan melakukan mediasi antara kedua pihak.

Sumber: