HIPMI: Dunia Usaha Harus Selaras dengan Kebijakan Pemerintah di Tengah Dinamika Global

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Buchari mengatakan pentingnya dunia usaha untuk selaras dengan kebijakan pemerintah di tengah situasi tekanan ekonomi global akibat perang Timur Tengah.

Menurutnya, kondisi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga, terutama dalam hal ketahanan energi. 

BACA JUGA:Sampah Menggunung, DLH DKI Tutup Permanen TPS Kencana di Kolong Tol Tanjung Priok

BACA JUGA:Profil Bos Rokok HS Muhammad Suryo dan Gurita Bisnisnya, Dipanggil KPK Usai Kehilangan Istri

"Kondisi Indonesia lebih sedikit lebih baik daripada kondisi negara-negara tetangga. Gitu. Bahwa kita tidak mengalami krisis energi sampai dengan hari ini, dan juga kita tidak darurat energi. Nah, ini penting, tapi langkah dari pemerintah juga harus kita selalu ikuti. Kenapa? Karena di situasi yang sangat dinamis ini, pergerakannya begitu cepat dan apa pun bisa terjadi," katanya dalam pembukaan Munas Hipmi 2026, di Jakarta Selatan, Sabtu, 4 April 2026.

Menanggapi kebijakan pemerintah dalam penerapan work from home (WFH), ia menyebut hal itu sebagai salah satu langkah menjaga ketahanan energi nasional.

"Tapi di sisi lain pemerintah mengeluarkan tadi disampaikan peraturan untuk WFH untuk menjaga ketahanan energi kita," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu direspons secara tepat oleh dunia usaha agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

BACA JUGA:Pengamat Desak Kejagung Ungkap Pihak Penyelenggara Negara yang Terlibat di Kasus Korupsi Samin Tan

BACA JUGA:One Piece 1156 Siap Meledak! Rahasia Vegapunk Terbongkar

"Nah, ini juga dua hal yang memang harus kita benar-benar respon dari dunia usaha agar bisa selaras dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah," ucapnya.

HIPMI, kata Akbar, menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah melalui perhitungan matang, termasuk dalam menjaga stabilitas publik.

Sebagai bentuk dukungan, HIPMI turut menerapkan kebijakan WFH secara internal, baik dalam organisasi maupun di perusahaan anggota, guna mengikuti arahan pemerintah pusat.

"Nah, untuk itu HIPMI sendiri selalu merespons baik dan juga mengikuti apa instruksi dari pemerintah. Terkait WFH juga kita melakukan secara internal, baik dari secara organisasi maupun perusahaan masing-masing untuk ikut apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat," tegasnya.

Sumber: