Senin Depan, BGN dan Komisi IX Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Motor Listrik

JAKARTA, DISWAY.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi IX akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN), dan dengar pendapat terkait sejumlah isu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemanggilan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 April 2026, dengan fokus utama pada tata kelola program, termasuk pengadaan sekitar 20 ribu unit motor listrik.

"Hari Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain, khusus membahas tata kelola program MBG. Ya nanti kami akan sampaikan di hari Senin," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

BACA JUGA:Bank bjb Hadirkan Promo Spesial Bandoeng 10K, Lari Seru Sambil Menabung

BACA JUGA:Korban Tewas Kebakaran SPBE Bekasi Bertambah Jadi 4 Jiwa

Charles juga, menyoroti tingginya harga motor listrik yang mencapai Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit.

Menurutnya, harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan motor listrik sejenis yang sudah diproduksi di Indonesia.

Ia menyebut, di pasaran, motor listrik dengan spesifikasi serupa bisa didapatkan dengan harga sekitar Rp20 jutaan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait efisiensi anggaran.

"Kita bisa lihat motor serupa dengan yang sudah diproduksi dibeberapa merk, harganya setengah dari harga dari motor yang didatangkan. Ini kan Per unit nya 50 puluhan juta yaa kurang lebih antara 45-50 jt. Kalau kita lihat di internet harga retail dari motor-motor listrik yang sudah di produksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas ya harganya gak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah bisa mendapatkan motor," imbuhnya.

BACA JUGA:Gus Ipul Dorong Kolaborasi Umat dan Negara untuk Pendidikan Anak Miskin

BACA JUGA:Saat Gibran Minta Maaf ke Jusuf Kalla, Bicara Arah Kebijakan Prabowo Terkait Harga BBM

Politikus PDIP ini mengaku pihaknya tak diajak konsultasi terkait pembelian 20 ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan jika BGN konsultasi ke pihaknya, maka DPR RI akan menolaknya.

"Nggak ada (konsultasi), karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia," jelas Charles.

Sumber: