Polemik Mobil Dinas Rudy Mas'ud hingga Renovasi Rp25 Miliar, Kemendagri Turun Tangan

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap adanya banyak protes dari masyarakat terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.

Seluruh kepala daerah diberi WARNING agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Apalagi ada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.

Sejumlah kebijakan yang diambil Rudy Mas’ud belakangan menjadi sorotan publik.

Salah satunya adalah pengadaan mobil dinas dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar. Kebijakan tersebut memicu polemik luas di tengah masyarakat.

Rudy sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas itu telah sesuai prosedur dan bertujuan menjaga marwah daerah.

Akan tetapi setelah gelombang kritik bermunculan, mobil tersebut akhirnya dikembalikan.

BACA JUGA:Demo di Kaltim Memanas, Massa Desak Gubernur Rudy Mas’ud Mundur dan Hentikan KKN

Renovasi Rumah Dinas Picu Kritik Baru

Belum mereda polemik sebelumnya, kebijakan lain kembali menuai perhatian publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan dana sekitar Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur.

Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat hingga berujung aksi demonstrasi.

Kritik mengarah pada penggunaan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan prioritas warga.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memberikan pendampingan khusus terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 27 April 2026.

Sumber: