Partisipasi Semesta, atau Sekadar Slogan Semesta?

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan kampus-kampus ternama menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan moralitas tinggi.

Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang yang penuh relasi kuasa yang disalahgunakan.

Dosen, mahasiswa senior, bahkan struktur kelembagaan bisa menjadi bagian dari problem itu sendiri. Di sini, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pemanusiaan.

Filsuf seperti Michel Foucault telah lama mengingatkan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan.

BACA JUGA:Negara dan Pesantren

Ketika kekuasaan tidak diawasi, ia akan cenderung menindas, bahkan di ruang yang mengaku sebagai pusat ilmu pengetahuan.

Belum lagi persoalan klasik yang selalu hadir setiap tahun: penerimaan siswa baru.

Dari zonasi yang problematik, dugaan kecurangan, hingga ketimpangan akses, semuanya menjadi ritual tahunan yang seolah tak pernah selesai. Setiap tahun ada perbaikan, tetapi juga selalu ada celah baru.

Sistem yang seharusnya adil justru sering kali melahirkan ketidakadilan baru.

Orang tua kebingungan, siswa cemas, dan pemerintah sibuk menjelaskan bahwa semuanya masih dalam tahap evaluasi.

Dalam konteks ini, tema “Menguatkan Partisipasi Semesta” terdengar seperti sebuah ironi.

BACA JUGA:Peluang Kopi Indonesia di Tengah Dinamika Global

Partisipasi siapa yang sedang diperkuat? Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan secara bermakna, atau hanya dijadikan pelengkap dalam narasi kebijakan?

Partisipasi sejati bukan sekadar kehadiran, tetapi keterlibatan yang setara. Ia mensyaratkan distribusi kekuasaan, bukan sekadar distribusi tanggung jawab.

Tanpa itu, partisipasi hanya menjadi kata lain dari “ikut serta tanpa daya.”

Sumber: