Prabowo dan PPATK Evaluasi Aliran Dana, Tegaskan Transparansi Keuangan Negara

Senin 04-05-2026,07:25 WIB
Prabowo dan PPATK Evaluasi Aliran Dana, Tegaskan Transparansi Keuangan Negara

Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat-Tangkapan Layar [email protected]

JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 3 Mei 2026.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

BACA JUGA:Era Hilirisasi Makin Ngebut! Prabowo Resmikan 13 Proyek Strategis Rp116 Triliun

“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin, 4 Mei 2026.

Pembahasan dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

"Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

BACA JUGA:Prabowo Kaget Usai Pensiun TNI: Rakyat Masih Susah, Elite Malah Curi Uang

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tulis Seskab Teddy.

Melalui koordinasi  dengan PPATK, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aliran dana baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat dipantau secara ketat, sehingga setiap kebijakan fiskal benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait