Purbaya Yakin Danantara DSI Bisa Cegah Kerugian Negara dari Ekspor

Kamis 21-05-2026,16:41 WIB
Purbaya Yakin Danantara DSI Bisa Cegah Kerugian Negara dari Ekspor

Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor dapat membantu mencegah kerugian negara akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas strategis.--Fajar Ilman

JAKARTA, DISWAY.ID - Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor dapat membantu mencegah kerugian negara akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas strategis.

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu menutup celah manipulasi harga ekspor yang selama ini disebut merugikan penerimaan negara.

Purbaya menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan negara. 

Menurutnya, lembaga tersebut dapat menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara.

BACA JUGA:IHSG Masih Berdarah Meski BUMN Khusus Ekspor Dibentuk, Ini Kata Purbaya

Purbaya menjelaskan, praktik manipulasi harga ekspor ditemukan dalam sejumlah komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO) dan batu bara. 

Ia mengatakan, Kementerian Keuangan bahkan membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan praktik tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Saya kan menteri keuangan jadi saya pengen dapat profit sharing atau biaya pemasukan dari impor teks yang sesuai yang dilakukan. Tadi bapak presiden kan cerita underinvoicing ya," katanya dalam konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027, di gedung Bamus, DPR/MPR, Rabu, 20 Mei 2026.

BACA JUGA:Prabowo Minta Purbaya Ganti Pimpinan Bea Cukai yang Tak Mampu

Menurut Purbaya, isu under-invoicing sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat kabinet. 

Karena itu, ia langsung meminta penelusuran data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan bersama sejumlah kementerian terkait.

"Ketika ini bukan pertama beliau menyatakan itu di rapat kabinet sudah dikemukakan itu. Jadi begitu ada seperti itu saya langsung datang ke NSW Nasional Single Window yang di bawah kementerian keuangan ya dan beberapa kementerian ya itu semua ekspor impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya mereka nggak bisa jawab," ujarnya.

BACA JUGA:Pernyataan Prabowo soal Dolar Tuai Sorotan, Purbaya: Konteksnya Desa

Ia kemudian membentuk tim khusus yang diberi nama Tim 10 untuk menelusuri dugaan praktik tersebut dengan memanfaatkan AI.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: