Jemaah Haji Disabilitas Ungkap Uneg-Uneg saat Audiensi dengan Menhaj, Fasilitas Hotel hingga Transportasi
Para Jemaah Haji Penyandang Disabilitas melakukan audiensi resmi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). --Kemenhaj
MADINAH, DISWAY.ID – Para Jemaah Haji Penyandang Disabilitas melakukan audiensi resmi dengan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, para jemaah yang mewakili ragam disabilitas fisik, netra, dan autisme menyampaikan sejumlah catatan krusial kepada Menhaj
Bukan sekadar apresiasi atas tagline "Haji Inklusif" tahun ini, mereka justru membawa agenda penting: perbaikan menyeluruh mulai dari fasilitas hotel hingga transportasi untuk penyelenggaraan haji 2027.
BACA JUGA:Satgas Mina Apresiasi Kinerja Petugas, Soliditas Jadi Penentu Kesuksesan Kawal Puncak Haji
Didampingi Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia, Deka Kurniawan, audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), serta seorang orang tua dari penyandang autis dewasa.
Deka menegaskan bahwa keterlibatan langsung para jemaah ini adalah wujud nyata prinsip hak asasi manusia: Nothing About Us Without Us.
"Merekalah yang paling mengerti tentang dunia disabilitas. Jangan sampai mereka tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan haji inklusif," tegas Deka yang juga anggota Tim Koordinasi Kemenhaj.
BACA JUGA:Cara Jemaah Indonesia Download Sertifikat Haji Resmi Arab Saudi via Kartu Nusuk
Siswadi, Ketua PPDI yang kehilangan satu tangannya, menjadi penyampai aspirasi paling tegas.
Ia meminta peningkatan fasilitas aksesibel secara menyeluruh—mulai dari hotel akomodasi di Makkah dan Madinah, bus ramah disabilitas, hingga fasilitas khusus di puncak manasik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Regulasi dan keberpihakan Pak Menteri sudah kepada disabilitas dan lansia, tetapi kadang-kadang di lapangan belum ada kesadaran," ungkap Siswadi, yang juga pelaku sejarah penandatanganan Konvensi PBB tentang disabilitas pada 2006.
Tak hanya itu, ia mengusulkan kurikulum sensitivitas disabilitas dimasukkan dalam diklat petugas haji dan manasik bagi jemaah umum.
Menurutnya, kesadaran kolektif adalah kunci sukses haji inklusif.
BACA JUGA: Calon Haji Asal Tuban Ungkap Pentingnya JKN Aktif, Kunci Ibadah Haji Tenang dan Bebas Khawatir
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: