BGN Pangkas Penerima MBG di Jawa, Sasar Anak yang Butuh Intervensi Gizi

JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghentikan penyaluran MBG ke sekolah yang dinilai sudah mandiri.

BACA JUGA:Kemenhaj Kawal Pemulangan, 17 Jemaah Haji Jombang Terima Bantuan UEA

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan hingga Kamis, 18 Juni 2026, pihaknya telah mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima MBG. 

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena proses refocusing penerima manfaat program masih terus berjalan.

"Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ," ujarnya dikutip Jumat, 19 Juni 2026.

"Kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," sambung Agustina.

Ia mengungkapkan, keputusan itu dibuat lantaran 76 sekolah itu dianggap sudah bisa memenuhi gizi para siswanya secara mandiri. 

Dengan begitu, BGN tidak lagi perlu mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. 

BACA JUGA:Mentan Minta BGN Tambah Menu Ayam dan Telur 3 Kali Sepekan untuk Stabilkan Harga

Ia menyatakan, BGN akan mengalihkan distribusi MBG dari sekolah-sekolah itu ke sekolah lainnya, termasuk yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam pendistribusian MBG.

"Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk apa ya memperbaharui kualitas data, karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," tuturnya.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa indikator yang digunakan BGN dalam mencoret sekolah-sekolah itu. Beberapa di antaranya adalah kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan lainnya. 

Sumber: