Kejar Indeks Nasional, Pemprov Riau Matangkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara intensif mematangkan persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026. Langkah koordinasi lintas sektor ini dibahas secara mendalam dalam rapat teknis yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut cepat atas Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI Nomor B/1172/PD.02/2026. Regulasi ini mengatur perihal pelaksanaan evaluasi kinerja digital sebagai bagian dari agenda strategis nasional.

Selain pemenuhan target kementerian, pertemuan ini juga merespons Surat Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) terkait persiapan visitasi tim penilai Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026 di Bumi Lancang Kuning.

BACA JUGA:Plt Gubernur SF Hariyanto Minta ASN Riau Berani Tolak Perintah Atasan yang Tabrak Aturan

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang wajib diwujudkan. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak efektivitas pelayanan publik serta mempermudah proses pengambilan kebijakan daerah.

Menurut Zulkifli, penerapan sistem digital yang terintegrasi di lingkungan Pemprov Riau nantinya akan bermuara pada penguatan tata kelola data sektoral yang jauh lebih akurat melalui konsep "One Data Riau" (Satu Data Riau).

"Dengan adanya sistem satu data ini, pimpinan daerah dapat memperoleh informasi krusial yang dibutuhkan secara cepat dan presisi. Sebagai contoh, jika kita membutuhkan data terkait kepegawaian, cukup mengakses satu sistem maka seluruh informasi dapat tersaji langsung secara real-time," urai Zulkifli Syukur saat memberikan pengarahan.

BACA JUGA:Selangkah Lagi, Riau Bakal Miliki Rumah Sakit Hewan Pertama di Pulau Sumatra

Integrasi Lintas Sektor untuk Ketepatan Penyaluran Bansos

Lebih jauh, Zulkifli memaparkan bahwa integrasi data lintas sektor ini juga akan berdampak signifikan pada akurasi program jaring pengaman sosial, salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos).

Melalui sinkronisasi digital terpadu antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, potensi tumpang tindih data penerima manfaat di lapangan dapat diminimalisasi secara drastis sehingga bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Guna menyukseskan target tersebut, Zulkifli menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk segera menuntaskan penyampaian serta pemenuhan seluruh dokumen pendukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) 2026.

Kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dari tiap instansi tersebut akan menjadi indikator krusial dalam menentukan nilai akhir indeks kesiapan pemerintah digital Provinsi Riau di tingkat nasional pada tahun ini.

Sumber: