Akurasi Data Bansos, Pemprov Riau Integrasikan Sistem Lewat 'One Data Riau'

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara intensif mematangkan persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026. Langkah koordinasi ini dibahas mendalam dalam rapat teknis di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Rabu (15/7/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI Nomor B/1172/PD.02/2026 tertanggal 19 Juni 2026. Regulasi tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 sebagai bagian dari program kerja nasional.

Selain surat kementerian, pertemuan ini didasarkan pada Surat Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Nomor 037/VII/ASKOMPSI/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Surat ini membahas agenda Visitasi Tim Penilaian Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026 di Riau.

BACA JUGA:Sosok Dokter PPDS Ditemukan Tewas di Samping RSUD Siak Riau, Sempat Hilang dan Terlacak CCTV

Dorong Integrasi Data Lewat Program "One Data Riau"

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan kini menjadi kebutuhan mendesak yang wajib diwujudkan. Transformasi digital menjadi kunci utama meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempermudah pengambilan kebijakan daerah.

Menurut Zulkifli, penerapan sistem digital yang terintegrasi di lingkungan Pemprov Riau akan menghasilkan akumulasi data yang jauh lebih akurat. Melalui konsep "One Data Riau", seluruh data sektoral dari berbagai instansi akan bermuara pada satu pusat data yang terstandarisasi.

"Dengan sistem satu data ini, pimpinan daerah dapat memperoleh informasi krusial secara cepat dan presisi. Sebagai contoh, jika kita membutuhkan data kepegawaian, cukup mengakses satu sistem maka seluruh informasi tersaji langsung secara real-time," urai Zulkifli Syukur.

BACA JUGA:Berawal dari Riau, HK Mengajar 'Inspiring Leaders' Bersiap Menjangkau Kota-Kota Baru

Optimalisasi Bantuan Sosial Agar Tepat Sasaran

Lebih jauh, Zulkifli memaparkan bahwa integrasi data lintas sektor ini akan berdampak signifikan pada akurasi program sosial, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos).

Melalui koordinasi digital terpadu antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, potensi tumpang tindih data penerima manfaat di lapangan dapat diminimalisasi secara drastis.

Zulkifli mengingatkan agar pemenuhan seluruh dokumen pendukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026 segera dituntaskan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kelengkapan dokumen tersebut akan menjadi indikator krusial dalam menentukan nilai akhir indeks kesiapan pemerintah digital Provinsi Riau di tingkat nasional.

Sumber: