SF Hariyanto Buka-bukaan Soal Realisasi Keuangan Pemprov Riau

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar agenda refleksi akhir tahun 2025 untuk memaparkan capaian kinerja, kondisi keuangan daerah, hingga strategi menghadapi tantangan fiskal. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

Dalam pemaparannya, Pemprov Riau mengedepankan transparansi terkait kondisi riil keuangan daerah. Di samping pemaparan target infrastruktur, pemerintah daerah juga menjelaskan kebijakan pengendalian anggaran yang terpaksa diambil demi menjaga stabilitas pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

Berdasarkan data yang dipaparkan Plt Gubri SF Hariyanto, realisasi pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2025 diproyeksikan menyentuh angka 86,77 persen atau setara dengan Rp8,21 triliun. Angka ini dihimpun dari total pagu Anggaran Perubahan APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp9,47 triliun.

Secara rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang realisasi sebesar Rp4,19 triliun atau sekitar 80,59 persen. Sementara itu, sektor pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp4,02 triliun (94,36 persen), dan pendapatan sah lainnya membukukan nilai Rp6,22 miliar.

BACA JUGA:Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2026 Rampung Dibahas, Pemprov Riau Tetap Realistis

Di sisi pengeluaran, Pemprov Riau mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp7,92 triliun atau sebesar 83,70 persen dari total pagu anggaran.

Strategi Efisiensi Fiskal dan Pemotongan TPP ASN

Guna menyiasati keterbatasan fiskal yang terjadi, Pemprov Riau mengambil langkah efisiensi yang ketat. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Langkah pengendalian ini sengaja diambil demi mengamankan alokasi belanja wajib serta program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Selain melakukan penghematan, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau bergerak agresif untuk menggali sumber pendapatan alternatif. Beberapa di antaranya meliputi optimalisasi pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta peningkatan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.

BACA JUGA:Sosok Dokter PPDS Ditemukan Tewas di Samping RSUD Siak Riau, Sempat Hilang dan Terlacak CCTV

Capaian Layanan Kesehatan Terlindungi 99 Persen UHC

Di tengah ketatnya efisiensi anggaran, Pemprov Riau mencatatkan capaian signifikan pada sektor kesehatan. Hingga akhir tahun 2025, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Riau berhasil menembus angka 99,68 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 7.145.705 jiwa penduduk Riau kini telah terlindungi oleh jaminan kesehatan resmi. Peningkatan kualitas fasilitas di rumah sakit umum daerah serta faskes rujukan juga terus dipacu demi memastikan pelayanan yang merata dan terjangkau.

Sementara itu pada sektor pendidikan, Pemprov Riau tetap mengalokasikan anggaran besar melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang mencapai Rp383,24 miliar untuk sekolah negeri dan swasta. Di samping itu, penyaluran beasiswa juga tetap berjalan dengan rincian 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi dan 2.275 penerima beasiswa prestasi.

BACA JUGA:APBD Riau 2026 Disetujui Kemendagri, SF Hariyanto Siapkan Strategi Pangkas Defisit Rp1,2 Triliun

Optimalisasi Infrastruktur Jalan dan Perlindungan Sosial

Sumber: