Efek Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov Riau Hemat Anggaran APBD Rp45 Miliar

PEKANBARU, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil melakukan penghematan anggaran daerah hingga puluhan miliar rupiah. Efisiensi finansial yang cukup signifikan ini terjadi setelah pemprov mengintegrasikan sistem pembiayaan konsumsi sekolah berasrama dengan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa kehadiran program MBG dari pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap fleksibilitas ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

"Kehadiran program MBG telah membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada pembiayaan konsumsi siswa di tujuh sekolah keguruan (boarding school) milik Pemerintah Provinsi Riau. Angkanya cukup signifikan mencapai Rp45 miliar," ujar Supriyadi, Jumat (17/7/2026).

BACA JUGA:Perkuat Sinergi Ekonomi, Manajemen Baru PT Agrinas Palma Nusantara Menghadap Plt Gubernur Riau

Dana sebesar Rp45 miliar yang berhasil diefisiensikan tersebut merupakan pos anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya makan harian siswa di tujuh sekolah berasrama (boarding school) terkemuka milik Pemprov Riau.

Beberapa satuan pendidikan unggulan yang kini telah terintegrasi dengan skema menu bernutrisi dari pusat tersebut antara lain:

• SMA Negeri Plus Provinsi Riau
• SMA Pintar
• SMA Olahraga Riau
• SMK Perikanan Riau
• SMK Pertanian Riau
• SMK Olahraga Riau

Pengalihan beban pembiayaan ini membuat tata kelola keuangan di internal sekolah menjadi lebih produktif, sementara sisa dana alokasi APBD dapat dialihkan pemprov untuk membiayai program prioritas lain yang menyentuh masyarakat bawah, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Selain memberikan dampak positif pada struktur anggaran daerah, aliran dana program MBG dari pusat yang langsung menyasar satuan pelayanan di tingkat bawah dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi mikro dan memperkuat daya beli masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

BACA JUGA:Pemprov Riau Hentikan Sementara Dua Aktivitas Tambang MBLB Ilegal di Kampar

Kendati demikian, Pemprov Riau tidak menampik adanya penyesuaian lapangan, salah satunya penurunan pendapatan daerah dari sektor retribusi kantin sekolah akibat adanya pembagian makanan gratis secara masif. Menanggapi hal ini, pemprov bergerak cepat merumuskan formula mitigasi agar para pengelola kantin tidak dirugikan.

Langkah ini sejalan dengan arahan khusus dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang meminta agar area kantin sekolah yang terdampak dapat diberdayakan dan dikonversi fungsinya sebagai alternatif dapur umum unit pelayanan program MBG.

Supriyadi menegaskan bahwa Pemprov Riau di bawah instruksi Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, berkomitmen penuh untuk mengawal ketat implementasi kebijakan ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Pihaknya akan segera merealisasikan teknis pemanfaatan ruang kantin menjadi unit dapur umum sesuai standar BGN.

Pemberdayaan eks pengelola kantin dalam ekosistem sirkular program MBG ini diharapkan mampu memulihkan omzet para pedagang sekolah yang sempat menurun, sekaligus menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan.

BACA JUGA:Pemprov Riau Hentikan Sementara Dua Aktivitas Tambang MBLB Ilegal di Kampar

Sumber: