Sekolah Swasta Gratis, Tak Ada Lagi Kendala Biaya di Jakarta

Dengan kata lain, konsep “gratis” dalam program ini tidak bersifat semu, melainkan benar-benar menyeluruh.

BACA JUGA:Atasi Bau Menyengat, Pemprov DKI Tutup Zona Buang Sampah Bantargebang

Meski membawa harapan besar, implementasi di lapangan tetap memerlukan pengawasan ketat.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, mengingatkan pentingnya kontrol agar program berjalan sesuai tujuan.

Menurutnya, potensi penyimpangan seperti pungutan liar harus diantisipasi sejak awal.

“Supaya tidak ada kekacauan tidak ada penyimpangan di bawah. Kita ingin Sekolah Swasta Gratis benar-benar gratis. Sehingga sekolah itu tidak ada pungutan,” ujar Subki.

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan publik tidak hanya berhenti pada perumusan, tetapi juga pada pelaksanaan.

BACA JUGA:Jagoannya Argentina KO di Final Piala Dunia 2026, Pramono Akui Kehebatan Spanyol: Pemainnya Trengginas

“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” kata Subki.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka ruang partisipasi publik dengan menerima masukan dan aduan dari masyarakat.

Langkah ini penting untuk memastikan adanya mekanisme koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Lebih jauh dari sekadar penghematan biaya, program Sekolah Swasta Gratis berpotensi memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Pendidikan yang terjangkau akan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan risiko putus sekolah.

BACA JUGA:Segera Diresmikan, LRT Velodrome–Manggarai Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta

Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Ketika akses pendidikan terbuka lebih luas, peluang mobilitas sosial juga ikut meningkat.

Sumber: