848 Rumah di Bukit Duri Bakal Dibedah, Menteri Ara: Negara Harus Hadir!

BACA JUGA:4.000 Pegawai Kementerian PU Terendus Main Judol, 2.000 Nama Diproses

Penyederhanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan bantuan dengan tetap menjaga prinsip ketepatan sasaran, transparansi, dan tata kelola program.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan kajian mengenai legalitas lahan yang menjadi lokasi Program Bedah Rumah. 

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selain peninjauan calon penerima bantuan, kegiatan di Kelurahan Bukit Duri juga diisi dengan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT). 

Mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pengadaan bahan bangunan dilakukan secara transparan dan efisien.

BACA JUGA:Bantuan 19 Ton Meluncur ke Korban Gempa NTT, Terpal hingga Kebutuhan Mendesak Dikirim ke Tenda Pengungsian

Dari pelaksanaan PTT tersebut diperoleh efisiensi anggaran sekitar 2,25 persen atau senilai Rp3.082.600. 

Sisa anggaran hasil efisiensi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.

Tak berhenti di situ, Mebnteri PKP menegaskan pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah, termasuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta, sementara backlog kelayakhunian di Jakarta Selatan diperkirakan sekitar 141 ribu rumah.

Diketahui, Kementerian PKP meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2026 menjadi 10.300 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 158 unit. 

BACA JUGA:Update Besaran Gaji Manajer Kopdes, Pemerintah Ungkap Skema Terbarunya

Alokasi tersebut terdiri atas 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Sebaran bantuan tersebut meliputi Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, serta Kepulauan Seribu 300 unit.

Sumber: