DPD RI Bahas RUU BUMD di Bali, Bank BPD Bali Dipilih Jadi Role Model

Anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Komang Merta Jiwa, S.E. menyampaikan bahwa Bank BPD Bali merupakan pilar dana murah serta mitra penyaluran kredit produktif dan konsumtif pada masyarakat di daerah, karena itu melalui penyusunan RUU BUMD, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kepastian regulasi serta mitigasi hukum untuk melindungi ekosistem di daerah agar tetap tangguh dan terlindungi.

BACA JUGA:Curanmor Cipayung Depok Gagal Total, Warga Bergerak Cepat Amankan Pelaku

Melalui FGD ini diharapkan diperoleh masukan substantif terkait perlindungan hukum, penyertaan modal serta desain RUU BUMD yang efisien tanpa tumpang tindih kewenangan demi lahirnya UU BUMD yang responsif dan berpihak pada daerah.

Ketua PPUU-DPD RI Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., mengapresiasi penyelenggaraan FGD pada Bank BPD Bali dan mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali.

Dengan disusunnya RUU BUMD diharapkan kehadiran Bank BPD Bali di daerah menjadi pendorong dan penggerak perekonomian di daerah, bahkan akan menjadi tulang punggung, karenanya DPD RI akan fokus untuk memperjuangkan hal tersebut dari sisi regulasi. 

Dalam FGD tersebut, disosialisasikan terkait aspek pengaturan RUU BUMD yang meliputi intervenssi politik dan birokrasi, profesionalisme, orientasi usaha dan fungsi, akses pendanaan dan permodalan, akuntabilitas dan pengawasan, sinergi antar BUMD dan pusat serta penyelamatan aset.  

BACA JUGA:Pendaki WNA Tiongkok Terpeleset di Rinjani, Tim SAR Bergerak Evakuasi

Pada sesi diskusi dibahas terkait pengaturan yang memperjelas batas antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk fungsi pelayanan publik dan Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Daerah) untuk orientasi komersial.

Pembentukan BPI BUMD,  lembaga pendukung yang bertugas memfasilitasi investasi, mengelola pembiayaan dan memperkuat struktur permodalan BUMD potensial.

Penerapan sistem rekrutmen pengurus berbasis kompetensi (fit and proper test), pembatasan rangkap jabatan, serta penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit.

Melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, masukan komprehensif  dari Bank BPD Bali diharapkan dapat memperkaya penyempurnaan norma RUU BUMD.

Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen Bank BPD Bali untuk tidak hanya menjadi pilar keuangan daerah, tetapi juga menjadi contoh praktik tata kelola BUMD yang sehat, transparan, dan terpercaya di tingkat nasional.

BACA JUGA:Kualitas Udara Pekanbaru Hari Ini, PM2.5 Capai 143,4 Mikrogram per Meter Kubik

Sejalan dengan yang disampakan oleh pihak Bank BPD Bali, secara khusus dari Wakil Ketua PPUU DPD RI Senator Azhari Cage, SIP, MAP memberikan catatan khusus untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka harmonisasi terhadap draft RUU BUMD dimaksud utk memberikan spesial treatment terhadap BUMD yang bergerak dalam sektor jasa keuangan mengingat untuk BUMD sektor jasa keuangan merupakan sektor yang high regulated sehingga dapat mejadi role model kepada BUMD di luar sektor jasa keuangan.

Sumber: