Tak Harus Punya Rumah Sendiri, Penghuni Kontrakan Berpeluang Dapat Bantuan Bedah Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong percepatan pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. --Candra Pratama
JAKARTA, DISWAY.ID – Tak harus memiliki rumah sendiri, masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan juga berpeluang mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbuka bagi warga yang membutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi bangunan serta kemampuan ekonomi penghuninya.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Menteri Ara menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut dia, penentuan penerima bantuan perlu mempertimbangkan dua aspek, yakni kondisi fisik bangunan serta keadaan ekonomi dan profil sosial penghuninya.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah bantuan diberikan kepada keluarga yang secara ekonomi mampu, sementara masyarakat dengan kondisi lebih memprihatinkan justru belum tersentuh program.
"Jadi ada dua hal yang penting kita lihat supaya tidak salah sasaran," ujar Maruarar, Senin.
BACA JUGA:Kementerian PKP Percepat Program Bedah Rumah 2026, Ribuan Unit Ditargetkan Rampung
Target 400.000 Rumah pada 2026
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara menyebut pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah pada 2026.
Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan pelaksanaan program pada tahun sebelumnya yang mencapai 45.000 rumah.
Ara bilang, Besarnya target membuat pengawasan tidak mungkin hanya mengandalkan kunjungan langsung menteri dan jajaran kementerian.
BACA JUGA:Kujungi Calon Penerima Bedah Rumah di Menteng, Menteri PKP: Target Rampung Desember 2025!
Keterbatasan waktu, tenaga, serta luasnya cakupan program membuat pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memantau pelaksanaannya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: