Komunitas Pengawas WNA Minta DJP Telusuri Administrasi dan Pajak 3 Perusahaan

Pencocokan identitas tersebut diminta agar otoritas dapat memastikan ketepatan administrasi dan hubungan hukum para pihak sebelum menarik kesimpulan mengenai keterkaitan kepemilikan.

Komunitas juga meminta DJP menilai apakah informasi yang disampaikan memiliki dasar untuk pengawasan lebih lanjut. Salah satu ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan tindak pidana perpajakan.

BACA JUGA:DJP Sebut Pelaporan SPT Capai 200–250 Ribu per Hari, Target 8,5 Juta di Akhir Maret

Pemeriksaan bukti permulaan bukan konsekuensi otomatis dari pengaduan. DJP tetap harus menilai informasi, data, laporan, atau pengaduan tersebut berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

“Yang kami minta adalah penilaian berdasarkan bukti. Bila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur pidana perpajakan, tentu ada mekanisme hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Nyoman Woro.

Komunitas Pengawas WNA berharap Direktur Jenderal Pajak memastikan seluruh informasi mengenai PT BCI, PT SKS, dan PT SOK ditelaah secara profesional. Apabila tidak ditemukan dasar untuk tindakan lebih lanjut, penyelesaiannya juga diharapkan dilakukan sesuai prosedur.

Dengan demikian, fokus pengaduan bukan menetapkan seseorang atau perusahaan bersalah, melainkan meminta otoritas memastikan apakah keterkaitan kepemilikan, administrasi, dan transaksi ketiga perusahaan tersebut telah sesuai ketentuan perpajakan.

Sumber: