Pemkab Bogor Targetkan Pembebasan Lahan Underpass Stasiun Citayam Dimulai 2027

Senin 16-11-2026,15:38 WIB
Pemkab Bogor Targetkan Pembebasan Lahan Underpass Stasiun Citayam Dimulai 2027

Ilustrasi pembangunan underpass Citayam-generate AI-

BOGOR, DISWAY.ID-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass Stasiun Citayam dapat dimulai pada 2027. 

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkab Bogor tengah menyiapkan anggaran pengadaan tanah yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

BACA JUGA:KAI Commuter Buka Suara Soal Video Viral Alarm SOS KRL di Stasiun Citayam, Ternyata Ini Penyebabnya

Pembangunan underpass ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemacetan di kawasan Stasiun Citayam yang selama ini menjadi titik aktivitas masyarakat dan pengguna transportasi umum.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pembagian tanggung jawab pembangunan proyek tersebut melibatkan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis terperinci menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat.

BACA JUGA:BPS Ungkap 5 Ancaman Inflasi Depok pada 2027, Underpass Citayam Masuk Catatan

Sementara itu, proses pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh Pemkab Bogor bersama Pemerintah Kota Depok. Hal ini karena lokasi pembangunan Underpass Stasiun Citayam berada di wilayah administratif kedua daerah tersebut.

"Karena lokasi underpas citayam terbagi di dua wilayah, pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Kabupaten Bogor dan Kota Depok, maka anggaran pembebasannya di APBD 2027," katanya, Senin 16 November 2026.

Rudy menambahkan, kerja sama pembangunan Underpass Citayam telah disepakati bersama Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 5 Februari 2026 di Subang. 

BACA JUGA:Debu Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sudah Sampai Depok? Warganet Sebut di Citayam dan Sawangan

Kesepakatan tersebut mengatur pembagian kewenangan masing-masing pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan pembangunan fisik. 

Dalam skema tersebut, Pemkab Bogor bertanggung jawab membebaskan tanah di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Bojonggede.

Adapun lahan yang masuk wilayah Kota Depok menjadi tanggung jawab Pemkot Depok. Sementara pembangunan fisik underpass akan dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait