JAKARTA, DISWAY.ID - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie berharap keabsahan DPP Apdesi harus kembali dipertegas oleh pemerintah, terlebih teriakan "Jokowi 3 Periode" yang secara jelas mengenyampingkan konstitusi.
Kemenkumham, Kemendagri dan institusi lainnya, sambung Jerry, diharapan mampu meluruskan kepengurusan DPP Apdesi, tanpa adanya unsur keberpihakan yang didasari syahwat politik.
”Ya legal apa tidaknya itu harus dilurukan. Bahkan Polisi bisa menyelidiki Ketua Apdesi yang mendukung Jokowi 3 periode itu,” terang Jerry Massie, kepada Disway.id Kamis 31 Maret 2022.
BACA JUGA:Deklarasi Apdesi Bikin Telinga Panas, Jokowi: Namanya Keinginan Masyarakat
Pasalnya dari informasi yang diterima, kepemimpinan Apdesi Arifin Abdil Majid yang sah. ”Bukan Apdesi Pendukung Jokowi 3 Periode,” terang Jerry Massie,” imbuhnya.
Keabsahan sebuah organisasi apalagi DPP Apdesi penting. Pemerintah harapannya tidak membiarkan ini berlarut-larut terjadi. Karena pasti ada gesekan.
”Bahaya membawa nama organisasi. Pertanyaan saya apakah Pak Jokowi mengetahui Apdesi pimpinan Ketua Surta Wijaya ini tak sah atau sebaliknya?” timpalnya.
Jerry Massie juga bingung dengan hadirnya Menko Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
BACA JUGA:Apa Kepentingan LBP di Silatnas Apdesi? Ini Penjelasan Surta Wijaya
”Lagian ulah ‘si Lord’ Luhut ini, setelah mengumpulkan ketua-ketua partai waktu lalu, kini kepala-kepala desa dikumpulkan dan saya duga dia salah satu otak juga. Sebelumnya ada Cak Imin dan Zulhas juga,” tandas Jerry.
Ia menduga LBP mulai was-was dengan bisnisnya, bahkan perlawanan para aktivis yang secara jelas meluai mengganggunya.
”Selain keabsaahan organiasi Apdesi yang mendukung Presiden 3 periode, saya menilai Jokowi hanya lips service saja. Ia menyebut dirinya taat konstitusi tapi di lain sisi, dia menyebut bagian demokrasi,” tandasnya.
BACA JUGA:Hasil Silatnas Desa 2022, Ada 6 Poin Permintaan Apdesi Disetujui Presiden Jokowi
Kata kuncinya tegaknya demokrasi, kata dia, adalah mentaati UU. Tidak pula membuat negara riuh dengan manuver-manuver yang ada.
Ini demi kemahaslatan bukan keserakahan. Berbedaa saat Soeharto berkuasa maka jabaatan presiden bisa diamandemen. Itu pun lantaran sudah 32 tahun presiden Indonesia.