Apa Kepentingan LBP di Silatnas Apdesi? Ini Penjelasan Surta Wijaya
Sedikitnya 16.400 kepala desa dan perangkatnya tumpah ruah dalam Silaturrahmi Nasional Kepala Desa (Silatnas desa) tahun 2022 di Istora Senayan Jakarta, Kamis 29 Maret 2022.-Setpres/Kris -
JAKARTA, DISWAY.ID – Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Invetasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Silaturrahmi Nasional Kepala Desa (Silatnas desa) tahun 2022 menyedot perhatian publik.
Lebih-lebih munculnya gema ‘lanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi’ yang memantik kritik sejumlah pihak.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menegaskan, ada 3 dasar utama yaitu kehadiran LBP, pertama diundang sebagai Keynote Speaker.
BACA JUGA:Hasil Silatnas Desa 2022, Ada 6 Poin Permintaan Apdesi Disetujui Presiden Jokowi
”Pertama sebagai undangan. Beliau itu kami undang. Udangan resmi dari DPP Apdesi, menjadi Keynote Speaker untuk membahas tentang Investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di desa masa pandemi,” jelas Surta Wijaya dalam keterangan tertiulis yang diterima Disway.Id Kamis 30 Maret 2022.
Kedua, lanjut Surta, Kementerian Koordinator Maritim dan Kelautan memiliki korelasi sangat besar terhadap pembangunan desa.
Sebab, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan kelautan dibawah koordinasi Menko ekonomi dan Investasi.
BACA JUGA:Surta Wijaya: Kejadian Istora Spontanitas, Konstitusi Memungkinkan Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode
Ketiga, Apdesi mengharapkan intesn berkomunikasi dengan Menko Maritim dan Investasi terus dilakukan.
”Karena kami mengganggap tupoksi kerjanya bersinggungan. Beliau kami harapkan bisa menjembatani program program di Kementerian di bawah koordinasi Pak Menteri Investasi dan Kemaritiman Ketiga Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Dewan Pembina DPP Apdesi,” paparnya.
Dalam kesempatan itu Apdesi juga meminta kepada siapa pun untuk tidak coba-coba menganggu pemerintahan sah, baik dari mulai partai politik, kelompok, organisasi atau ormas manapun.
BACA JUGA:Ali Ngabalin Tanggapi Rencana Kades Dukung Jokowi 3 Periode: Siapa Bisa Melarang? Itu Hak Demokrasi
”Apalagi ingin berusaha menurunkan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden yang terpilih secara konstitusional dengan istilah poopel power agar menghentikan, jangan coba-coba,” timpal Surta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
