BACA JUGA:Polri Berpeluang Bakal Gandeng KPK Bongkar Kasus Ismail Bolong, Ada Target Baru?
Selain itu Bawaslu juga menemukan 24 kasus pembagian KTA partai pada saat H-1 dan pada pelaksanaan verifikasi faktual.
Lolly namabhakana jika hal itu menunjukkan ketidaksiapan parpol dalam pelaksanaan verifikasi faktual.
"Temuan tersebut memperlihatkan bahwa potensi pencatutan sudah ada sejak awal, sehingga seharusnya masyarakat sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik pada saat upload KTA di Sipol," tukasnya.
Pihak Bawaslu juga mencatat ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.
BACA JUGA:Awas! 5 Aplikasi Ini Jadi Langganan Si Tukang Selingkuh Cari Mangsa
BACA JUGA:Sungai Leprak dan Sungai Regoyo Dialiri Pasir Panas Gunung Semeru
Adapun lima provinsi tersbeut di antaranya DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.
Kelima Provinsi ini didapati Bawaslu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi dan hasil agregat perhitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
Berdasarkan dari pendekatan pertama, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada lima provinsi (15 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi, 21 provinsi (62 persen) yang masuk kerawanan sedang, dan 8 provinsi (24 persen) yang masuk kerawanan rendah.