BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Sidang Pemeriksaan Terdakwa Hari Ini, Ada Fakta Menarik?
6. Sistem pemilu proporsional terbuka cenderung merusak sistem meritokrasi parpol, melemahkan proses kaderisasi partai.
Pada point keenam ini, Pangi menjelaskan bahwa adanya keuntungan bagi calon legislatif yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi calon legislatif, bahkan mendapatkan nomor urut cantik.
"Sistem proportional terbuka mengandalkan figur, artis yang tekenal bakal terpilih, mau di tarok di partai bulan madu sekalipun, kemungkinan terpilihnya jauh lebih besar," sebut Pangi.
Adapun yang menjadi kelemahan sistem proporsional tertutup:
1. Mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih.
Calon legislatif yang terpilih bakal jarang turun bersosialisasi, menyapa dan menyalami masyarakat secara langsung, sebab yang terpilih bertanggung jawab langsung kepada partainya bukan konstituennya.
"Sumber kekuasaan bukan daulat “rakyat”, tapi daulat “elite” parpol," kata Pangi.
BACA JUGA:Cara Buat SKCK Online dan Syaratnya, Ditintelkam Polda Banten: Kini Permudah Akses Masyarakat
2. Cenderung calon legislatif tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai, sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak.
"Itu artinya menurunkan persaingan antar kader internal caleg," imbuhnya.
3. Kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal.
4. Belum cocok untuk partai yang populis, yang belum kuat dan belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya.
5. Menguatnya oligarki di internal partai politik, partai ada kemungkinan lebih mengutamakan kelompok dan golongan tertentu, kekuasaan berada di tangan segelintir orang.
6. Proporsional tertutup di khawatirkan seperti memilih kucing dalam karung, pemilih banyak yang tidak kenal dengan daftar list nama calon legislatifnya, sebab pemilih tidak merasa dekat dengan pemilihnya.