Jusuf Kalla Minta Jokowi Tak Terlibat Terlalu Jauh Dalam Urusan Pemilu 2024: 'Supaya Lebih Demokratis Lah'

JAKARTA, DISWAY.ID - Jusuf Kalla merasa bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak perlu terlalu jauh terlibat dalam urusan Pemilu 2024.

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu kemudian memberikan contoh, bahwasannya Jokowi bisa meniru Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut JK, di akhir masa pemerintahan Megawati dan SBY keduanya tidak terlibat dengan pemilu.

BACA JUGA:Dianggap Ikut Campur Urusan Politik, Jusuf Kalla Sindir Jokowi: Presiden Itu Harusnya Seperti Megawati dan SBY, Maksudnya?

Hal tersebut disampaikan JK saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Sabtu, 6 Mei 2023 kemarin.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," kata JK.

"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya menambahkan.

Kemudian, kata JK, wacana dibentuknya koalisi besar yang terdiri dari partai pemerintah dianggap sulit untuk direalisasikan. 

BACA JUGA:Jusuf Kalla Sebut Koalisi Besar Akan Sulit Terbentuk, Nih Alasannya?

Langkah itu akan sulit terbentuk mengingat anggota dari koalisi besar ini terdiri dari lima partai politk, yaitu Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

"Itu suatu ide wacana yang baik, tapi secara pelaksanaan politiknya sulit karena tidak mudah untuk dalam jumlah semuanya akan bersatu dalam satu calon," kata Jusuf Kalla kepada awak media, Sabtu, 6 Mei 2023.

Bahkan kata dia, jika memang koalisi besar terbentuk, maka itu akan dianggap mengkhawatirkan karena berpotensi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, hanya ada dua pasangan calon (Paslon). 

"Ini namanya Pemilu, kalau calonnya cuma 1 atau 2 itu tidak dibenarkan. Dalam sejarah di Indonesia tidak pernah terjadi, minimal tiga (Paslon)," jelas Jusuf Kalla. 

BACA JUGA:Kunjungi Jusuf Kalla, Cak Imin Diminta Fokus Besarkan PKB

"Biarlah demokrasi berjalan, tidak bisa dipaksakan karena kepentingannya berbeda," lanjutnya.